Bawaslu Provinsi Lampung Serahkan SK Perpanjangan Kontrak Staf Teknis dan Pendukung Bawaslu Pesisir Barat

Penyerahan Perpanjangan SK Staf teknis dan staf pendukung Bawaslu Pesisir Barat

AnalisaPos.com, Lampung- Kontrak kerja staf teknis dan staf pendukung di lingkungan Bawaslu Pesisir Barat Lampung di perpanjang.

Perpanjang SK tersebut diserahkan langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Lampung,Imam Bukhori di ruang pertemuan Kantor Bawaslu Pesisir Barat, Kamis (2/3/2023).

Koordinator Sekretariat Bawaslu Pesisir Barat, Yudi Kurniawan menerima perpanjangan SK tersebut didampingi oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Pesisir Barat.

Dalam arahannya Imam Bukhori menyampaikan, turut berbesar hati dan berbangga dengan Jajaran Bawaslu Pesisir Barat, meskipun sempat diterpa masalah.

Namun Bawaslu Pesisir Barat tetap mampu menjalankan tugas-tugas  pengawasan dengan baik.

Dirinya berharap bahwa jajaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat tetap kompak, selalu bersinergi, dan menjalankan tugas-tugas dengan baik

"Kepada semua sporting staf agar bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaannya, jangan karena issue bahwa akhir tahun ini SK tidak diperpanjang lalu tidak semangat kerja" ungkapnya.

"Tetapi tetaplah bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab, karena rizki tidak pernah tertukar, memang tidak semua memiliki gaji tapi yakinlah bahwa semua memiliki rizki". Lanjutnya

Mas Imam, sapaan akrab nya disela-sela kunjungan nya juga menyampaikan untuk Selalu menjaga marwah  lembaga dengan baik.

"jangan tanya apa yang Bawaslu beri kepada kita tapi bertanyalah apa yang telah kita beri kepada lembaga ini" kata dia.

Dalam kerja-kerja pengawasan di lapangan hendaknya Berkoordinasi dengan stakeholder  dalam melakukan pengawasan pada tahapan coklit oleh Pantarlih agar tidak ada miss komunikasi di lapangan baik dengan penyelenggara maupun dengan lembaga lain.

Setelah menyerahkan SK perpanjangan Kontrak PPNPNS di lingkungan Bawaslu, Imam Bukhori kemudian turun langsung untuk mengawasi proses Coklit oleh Pantarlih.

Namun sebelumnya Imam didampingi oleh Komisioner Bawaslu Pesisir Barat berkunjung ke kantor KPU Pesisir Barat, dan disambut oleh ketua KPU  Marlini dan anggota KPU Zairi Opani.

Setelah itu bersama - sama ikut mendampingi dan  mengawasi proses coklit di Kecamatan Karya Penggawa Desa Way Sindi. 

Pada kesempatan coklit ini Imam Bukhori menyampaikan kepada masyarakat setempat bahwa, kehadiran Tim KPU dan Bawaslu ini untuk memastikan pemilih terdata dan petugas coklit mendatangi langsung rumah dan menempelkan stiker sesuai jumlah nama yang terdata sebagai pemilih dalam satu keluarga.

Heri Kiswanto, selaku ketua Bawaslu Pesisir Barat menyampaikan, monitoring tersebut dilaksanakan untuk memastikan kerja-kerja pengawasan yang dilakukan pengawas kecamatan dan kelurahan/desa sesuai dengan ketentuan.

“ Saya berharap kepada teman-teman pengawas kelurahan/desa agar selalu melakukan pengawasan melekat, dengan memastikan bahwa proses coklit dan Verifikasi Faktual Dukungan Calon DPD  berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tatacara yang sudah diatur dalam regulasi yang ada,” imbuhnya.

Setiap warga negara berhak untuk ikut dalam pemilihan umum (Pemilu). Atas dasar inilah, Pemilu yang diselenggarakan negara harus bersifat inklusi agar demokrasi berjalan baik dan setiap warga negara mendapatkan haknya. 

Tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang bisa diabaikan haknya sebagai pemilih atau yang dipilih. ucapnya.

Heri berharap, agar semua lapisan masyarakat mengawal proses Coklit tersebut.

 Jika ada masyarakat pemilih yang merasa belum didatangi oleh Pantarlih kata dia, maka silahkan adukan kepada pengawas Desa/kelurahan atau Panwaslu di Kecamatan masing-masing.

Bisa juga sebaliknya dari masyarakat yang tidak merasa didatangi oleh pantarlih atau tidak dimintai keterangan data baik secara langsung maupun melalui telepon tetapi sudah ditempel stiker tanda telah di data juga silahkan adukan kepada Panwascam atau Pengawas Desa setempat. 

" Tentu kita semua berharap pada pesta demokrasi ini nanti semua riang gembira karena diri masing-masing tersalurkan hak pilihnya,  jadi tidak ada lagi nanti yang protes karena tidak mendapat kertas undangan memilih dari KPU," pungkasnya.