ANALISAPOS.COM,PESISIR BARAT- Dalam rangka mengendalikan inflasi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Diskopdag) melakukan penetrasi pasar di sejumlah pasar tradisional, Jumat (14/8/2026).
Kepala Diskopdag Pesisir Barat M. Ma’ruf mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari gerakan serentak penetrasi pasar yang digelar menindaklanjuti hasil rapat evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota.
"sasarannya untuk menstabilkan harga pokok dan pengendalian inflasi,"ungkapnya.
Menurut dia, salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah minyak goreng. Harga komoditas tersebut di sejumlah pasar telah mencapai lebih dari Rp20.000 per kilogram, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per kilogram.
Untuk menekan harga, Diskopdag menjual minyak goreng dalam kegiatan penetrasi pasar dengan harga Rp15.500 per kilogram atau di bawah HET.
Ma’ruf berharap intervensi tersebut dapat memutus rantai pasokan yang menyebabkan tingginya harga di tingkat konsumen. Dengan demikian, distributor diharapkan kembali menyesuaikan harga dengan ketentuan HET.
"Harapannya distributor bisa menurunkan harga sesuai HET," ujarnya.
Selain minyak goreng, beras juga menjadi komoditas yang mendapat perhatian. Harga beras di pasaran saat ini rata-rata mencapai Rp14.500 per kilogram. Kenaikan tersebut, kata Ma’ruf, salah satunya dipengaruhi banyaknya petani yang mengalami gagal tanam.
“Makanya untuk beras kita jual Rp11.500 per kilogram,” katanya.
Meski terjadi kenaikan harga, Ma’ruf memastikan ketersediaan beras di Pesisir Barat masih aman. Pemerintah daerah, kata dia, tidak menemukan kondisi kekurangan stok beras.
Penetrasi pasar tersebut tidak hanya dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan harga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan.
Ma’ruf mengatakan gerakan penetrasi pasar direncanakan berlangsung sejak Juni hingga Desember 2026. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok dan melakukan intervensi apabila ditemukan kenaikan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga.
"kita berharap harga bahan pokok tetap terkendali, dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau,"pungkasnya.
