ANALISAPOS.COM,PESISIR BARAT- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mulai memacu peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dengan menggelar rapat penyampaian program Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sekaligus membahas perubahan kewenangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD).
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, itu berlangsung di Ruang Rapat Karang Nyimbor, Lantai III Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Selasa (4/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Antoni Wijaya, Deputi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMS) mewakili Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Ety Elyati, beserta jajaran, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), perbankan, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam sasambutannya, Sekda Tedi Zadmiko menegaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal akan lebih mudah memperoleh pembiayaan usaha, melakukan investasi, mengelola risiko, hingga meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Akses keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal," ujarnya.
Ia menjelaskan, IKAD merupakan instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana masyarakat di daerah dapat mengakses layanan keuangan secara merata. Lebih dari sekadar angka statistik, IKAD menjadi indikator yang menggambarkan tingkat inklusi keuangan daerah sekaligus masuk dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Menurut Tedi, capaian IKAD tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja TPKAD, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.
Berdasarkan data tahun 2025, capaian IKAD Kabupaten Pesisir Barat berada pada angka 2,70, sementara target yang harus dicapai pada tahun 2027 sebesar 2,82. Selisih 0,12 poin tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah.
"Selisih tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi untuk mencapainya dibutuhkan kerja keras, kolaborasi, inovasi, serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Target ini juga akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah," ujarnya.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas inklusi keuangan.
"Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, mudah dijangkau, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata,"tandasnya.
