 |
| Capt. Suasana paripurna DPRD Pesisir Barat, Rabu (11/11/2026). |
ANALISAPOS.COM,PESISIR BARAT-Agenda penting pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027 kembali terganjal persoalan kehadiran anggota legislatif. Rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, lagi-lagi tidak memenuhi kuorum.
Dari total 25 anggota DPRD Pesisir Barat, hanya 14 orang yang hadir. Meski rapat sempat diskors selama dua kali 25 menit untuk menunggu kehadiran anggota lainnya, jumlah peserta tetap tidak memenuhi ketentuan kuorum sehingga paripurna tidak dapat dilanjutkan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat Mat Muhizar bersama Wakil Ketua II M. Amin Basri. Turut hadir Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan dan Wakil Bupati Irawan Topani dan unsur Forkopimda lainya.
Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat, Mat Muhizar, mengatakan agenda tersebut memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan arah kebijakan anggaran dan kepentingan masyarakat pada tahun mendatang.
Menurut dia, pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan RAPBD 2027. Karena itu, kehadiran anggota dewan menjadi unsur mendasar agar tahapan pembahasan dapat berjalan sesuai mekanisme.
"Paripurna ini tidak bisa kita laksanakan karena kehadiran teman-teman anggota dewan tidak memenuhi kuorum," kata Mat Muhizar.
Ia menjelaskan, pada awal rapat hanya 11 anggota yang hadir. Setelah dilakukan skors selama 25 menit, terdapat tambahan dua anggota, sehingga jumlah kehadiran menjadi 14 orang dari total 25 anggota DPRD.
Namun, jumlah tersebut tetap belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan rapat paripurna.
Mat Muhizar mengaku tidak berada dalam posisi untuk menilai alasan ketidakhadiran anggota dari masing-masing fraksi. Menurut dia, persoalan tersebut merupakan ranah politik internal setiap fraksi.
"Saya tidak memiliki hak untuk mengomentari urusan putusan politik di fraksi lain, karena itu bukan kapasitas saya," ujarnya.
Meski demikian, ia berharap seluruh anggota DPRD dapat lebih mengutamakan tanggung jawab kelembagaan dengan menghadiri agenda-agenda penting, terutama rapat yang berkaitan dengan pembahasan anggaran daerah.
Kembali gagalnya paripurna memenuhi kuorum menjadi catatan tersendiri bagi lembaga legislatif di Pesisir Barat. Sebab, pembahasan APBD bukan sekadar agenda administratif antara pemerintah daerah dan DPRD, melainkan menyangkut penentuan prioritas pembangunan serta alokasi anggaran yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
