-->
Analisapos

Terkini,Terpercaya Dan Independen

  • Jelajahi

    Copyright © Analisapos
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan paling atas manual


     

    Dana Operasional PPK Tak Kunjung di Cairkan, KPU Pesisir Barat Dipertanyakan

    Editor
    Friday 14 April 2023, April 14, 2023 WIB Last Updated 2023-04-14T12:24:01Z


    AnalisaPos.com, Pesisir Barat-  Panitia Pemilih Kecamatan(PPK) mempertanyakan sikap KPU Kabupaten Pesisir Barat yang dinilai tidak peduli pada kenyataan dan kondisi atau fakta  dilapangan . pasalnya hingga saat ini dana operasional PPK belum terealisasi mulai dari Januari 2023, februari ,maret, hingga bulan April saat ini. 

     

     BACA JUGA : Gaji Perangkat Desa Tidak Dianggarkan, DPRD Pesisir Barat Lampung Ancam Boikot APBD Perubahan

      

    "KPU Pesisir Barat terkesan masa bodoh dengan kenyataan di lapangan, karena  sampai hari ini dana operasional PPK tidak terealisasi  sama sekali, padahal berkaitan dengan operasional itu penunjang kinerja PPK ditingkat kecamatannya masing-masing," kata seorang PPK yang enggan ditulis namanya. 


    kata dia, mereka juga mendapat informasi dari sekretariat KPU terkait hal itu bahwa dana  operasional tidak akan dapat dicairkan kalau SPJ nya tidak ada. 


     "Jadi kesimpulannya  buat SPJ dulu baru operasional itu dikeluarkan ,Seharusnya dalam setiap kegiatan PPK, dana operasional itu ada. rancangan anggarannya ada baru kemudian dilakukan pembuatan _SPJ nya. ini ada apa dengan KPU pesisir barat?Mohon kepada penegak hukum pesisir barat jaksa,polisi untuk benar benar  diawasi anggaran Pemilu tahun 2024 ini," tegas dia. 


    di konfirmasi terkait hal tersebut  Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Barat, Doni Zulkarnain ditemui awak media diruang kerjanya, Jumat 14 April 2023 mengatakan terkait hal itu masih dalam proses revisi pada anggaran pusat. 



    BACA JUGA :Pengasuh Pesantren di Lampung Tengah Diduga Melakukan Pelecehan Terhadap Santrinya



    "Tentang operasional (dana) PPK/PPS dan lain-lain masih proses revisi anggaran pusat. usulan sudah kami sampaikan menunggu progres selanjutnya," kata dia. 


     Doni juga menambahkan pihaknya dalam waktu dekat akan mengadakan bimbingan teknis (bimtek) tentang pertanggung jawaban anggaran Adhoc  agar sesuai dengan regulasi per undang undangan keuangan. 


    "Baru Operasional Adhoc (PPK)  disalurkan supaya tidak ada kesalahan dalam proses SPJ nya," kata Doni. 

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Hukum & Kriminal

    +