 |
Dok. Analisapos.com Cap. Bupati dedi irawan saat menyampaikan sambutan sosialisasi dan penyerahan simbolis manfaat santunan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peratin dan perangkat pekon di Gedung Marga Sai Batin, kompleks Pemkab setempat, Senin (18/5/2026). |
ANALISAPOS.COM,PESISIR BARAT- Bupati Dedi Irawan menegaskan komitmennya mendukung aparatur pekon di Kabupaten Pesisir Barat untuk mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah itu dinilai penting guna menjamin keselamatan kerja perangkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Dedi Irawan saat menghadiri sosialisasi dan penyerahan simbolis manfaat santunan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peratin dan perangkat pekon di Gedung Marga Sai Batin, kompleks Pemkab setempat, Senin (18/5/2026).
Di hadapan aparatur pekon, Dedi mengatakan perlindungan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar program administratif, melainkan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada para pelayan masyarakat di tingkat desa.
"Kami memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh peratin dan perangkat pekon mendapatkan perlindungan yang layak melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi langkah penting untuk menciptakan rasa aman bagi aparatur pekon dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan adanya perlindungan tersebut, perangkat desa diharapkan dapat bekerja lebih tenang dan fokus melayani masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Pesisir Barat,Rochmad, mengatakan kegiatan sosialisasi itu merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendorong perangkat desa ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Ini upaya kita untuk menggugah agar peratin dan perangkat pekon bisa ikut serta menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Rochmad mengungkapkan, dari sekitar 1.750 kader kemasyarakatan desa belum terdaftar sebagai peserta BPJS tenaga kerja di Pesisir Barat, kemudian dari jumlah 1.380 kepala dan perangkat desa/pekon saat ini baru 764 terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, perangkat Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) sebanyak 646 disebut masih belum ada yang menjadi peserta.
Ia berharap seluruh peratin, perangkat pekon, dan LHP dapat segera bergabung karena manfaat perlindungan yang diberikan cukup besar, mulai dari jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Indra Fitriawan, mengatakan perangkat pekon termasuk kelompok pekerja yang memiliki risiko kerja sehingga perlu mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Ia berharap aparatur pekon juga mengikuti program jaminan pensiun agar ketika memasuki masa purna tugas tetap memiliki perlindungan ekonomi yang dapat dimanfaatkan di masa depan.
"Kami berharap perangkat Pekon bisa segera mendaftar menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan, karena resiko itu tidak ada yang tau kapan akan datang, tugas kami ketika resiko itu menimpa kami sudah menyiapkan perlindungan,"tandasnya.
