 |
| Dok. PWDPI Pesisir Barat. Capt. Forum silaturahmi masyarakat Pesisir Barat rapat dengar pendapat dengan DPRD Pesisir Barat. |
ANALISAPOS.COM, PESISIR BARAT-Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Silaturahmi Masyarakat Pesisir Barat, di Ruang RDP DPRD setempat, Senin (6/10/2025).
Ketua Forum Silaturahmi Masyarakat Pesisir Barat, Farid Wijaya, menyampaikan sejumlah poin penting kepada para wakil rakyat, diantaranya menyoroti pembangunan jaringan air bersih (PAM) sepanjang 1,7 meter di Pekon Pahmungan yang dinilai tidak tepat sasaran.
"Kami juga mempertanyakan tentang pembangunan Gedung PKK yang menelan anggaran Rp 8 miliar lebih yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat," ungkapnya dalam rapat.
Menurutnya, pembangunan gedung PKK tidaklah terlalu urgent, sementara rumah dinas Bupati belum dibangunkan.
Untuk itu kedepan pihaknya berharap agar pembangunan di bumi para sai batin dan ulama itu agar memperhitungkan skla prioritas.
Selain itu pihaknya juga menilai pembangunan gedung Pemkab Pesisir Barat perlu untuk ditinjau ulang.
Pasalnya, pembangunan gedung Pemkab Pesisir Barat itu hingga kini masih menyisakan permasalahan, hutang daerah yang menumpuk dan sering terjadi banjir.
"Itukan Gedung Pemda buktinya sering terjadi banjir, hutang banyak aetinyakan perlu ditinjau ulang," kata dia.
"BUMD kita juga sampai sekarang hilang lenyap, kantornya juga sudah gk ada hilang lenyap Rp 5 miliar itu," sambungnya.
Dari sejumlah masukan dan keluhan yang disampaikan, salah satu usulan yang disepakati bersama adalah rencana pembangunan Tugu Merdeka sebagai ikon sejarah dan kebanggaan daerah.
"Salah satu kesimpulan dari rapat dengar pendapat kami bersama Forum Silaturahmi Masyarakat Pesisir Barat ini yakni pembangunan Tugu Merdeka pada tahun 2026 mendatang,"ungkap Ketua DPRD Pesisir Barat,M Emil Lil Ardi saat ditemui diruang kerjanya.
Menurutnya, terkait dengan pembangunan Gedung PKK saat ini sudah selesai dibangun dan tidak ada permasalahan.
Sehingga pihaknya mendorong Pemkab Pesisir Barat agar bisa memfungsikan gedung tersebut agar bisa dimanfaatkan.
Namun terkait dengan BUMD M. Emil mengakui sejak tahun 2021 sudah mengalami kevakuman. Sebab mengalami kerugian.
"Kedepannya DPRD akan mendorong Pemkab Pesisir Barat agar bisa mengaktifkan kembali BUMD itu, agar bisa meningkatkan pendapatan daerah,"tandasnya.
.jpeg)
