ANALISAPOS.COM, Bandar Lampung, – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Kamis (25/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak audit investigatif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi pengelolaan anggaran publik, hingga evaluasi pinjaman daerah senilai Rp1 triliun.
Aksi yang berlangsung di halaman DPRD Lampung itu diwarnai dengan orasi, spanduk, dan poster berisi kritik terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat.
Koordinator Aksi Alam Baka, Noviyanto, mengatakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) harus diawasi secara serius mengingat besarnya anggaran yang digunakan serta berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya di daerah.
Menurutnya, sejumlah isu yang menjadi sorotan meliputi kualitas makanan, pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dugaan monopoli usaha, dugaan jual beli titik lokasi, hingga indikasi penguasaan program oleh kelompok tertentu.
"Program ini menggunakan anggaran negara yang besar sehingga pelaksanaannya harus transparan dan akuntabel. Jangan sampai muncul dugaan-dugaan yang menimbulkan ketidakpercayaan publik," kata Noviyanto dalam orasinya.
Karena itu, pihaknya mendesak dilakukan audit investigatif independen terhadap pelaksanaan MBG dan pengelolaan SPPG di Provinsi Lampung.
Selain audit, massa juga meminta Badan Gizi Nasional dan pihak terkait membuka informasi secara transparan mengenai mekanisme penunjukan pengelola, penggunaan anggaran, hingga sistem pengawasan yang diterapkan dalam program tersebut.
"Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK harus mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan praktik monopoli, jual beli titik lokasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pengaturan pengelolaan program oleh kelompok tertentu," tegas Noviyanto membacakan pernyataan sikap.
Tak hanya menyoroti MBG, massa juga mendesak Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang disebut mencapai Rp105,4 miliar agar tidak berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, mereka meminta dilakukan audit dan evaluasi terbuka terhadap pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui manfaat, risiko fiskal, sumber pembayaran, serta dampak utang tersebut terhadap APBD di masa mendatang.
Noviyanto menilai persoalan MBG, tunggakan BPJS Kesehatan, dan pinjaman daerah memiliki keterkaitan karena sama-sama menyangkut tata kelola anggaran publik, transparansi kebijakan, serta akuntabilitas penggunaan uang negara.
"Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah menjamin keterlibatan pelaku usaha lokal secara adil dan terbuka dalam pelaksanaan program pemerintah tanpa praktik monopoli, kartel, maupun intervensi pihak tertentu.
Mereka turut mendesak DPRD Lampung memperkuat fungsi pengawasan terhadap program-program pemerintah serta memastikan kebijakan anggaran daerah dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Secara keseluruhan, Aliansi Lampung Bersatu menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup audit MBG, transparansi penggunaan anggaran, penyelesaian tunggakan BPJS Kesehatan, evaluasi utang daerah, hingga penguatan pengawasan terhadap kebijakan publik di Provinsi Lampung.
Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung
